Jakarta - Tidak cuma Thailand, kebijakan IT di Indonesia juga tidak lepas dari pengamatan pemerintah Amerika Serikat (AS). Mulai dari kebijakan, kerjasama, hingga tindakan hukum yang dilakukan aparat Tanah Air rupanya dilaporkan ke Washington.
Hal ini terungkap dalam kabel-kabel data yang dibocorkan Wikileaks. Dalam informasinya, situs whistleblower itu mengungkap 13 point yang menyoroti soal kebijakan IT dan penegakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia.
Kabel dengan ID referensi 06JAKARTA2531 tertulis berasal dari Kedubes AS di Jakarta dengan tujuan Secretary State di Washington DC, AS.
Beberapa yang menarik dari kabel-kabel tersebut di antaranya adalah pada poin 1 di mana dikatakan bahwa sejak Desember 2005 AS melihat usaha yang lebih kredibel soal penegakan hukum terkait HaKI di Indonesia.
Hal ini bahkan ditegaskan dengan peran serta Presiden SBY dalam realisasi nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara produsen software raksasa Microsoft dengan pemerintah RI. Mantan Kapolri Jendral Polisi Sutanto pun dipuji AS lantaran memiliki arahan yang kuat dalam memerangi produk bajakan.
Rapor positif tersebut bahkan menjadi masukan kepada Washington untuk mencabut label hitam Priority Watch List dari United State Trade Representatif (USTR) pada tahun 2006.
Hal menarik lainnya ada di poin nomor 7 di mana membahas MoU antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (dulu masih disebut Departemen) pada akhir tahun 2006 lalu.
MoU ini lagi-lagi dikatakan sebagai buah dari peran yang dijalankan Presiden SBY kala bertemu dengan Chairman Microsoft Bill Gates di tahun 2005. Disebutkan pula sekitar 90% komputer yang digunakan pemerintah RI menjalankan software dan sistem operasi Microsft versi bajakan.
Bocoran-bocaran lainnya menyebutkan seputar aksi tindakan hukum (razia) kepolisian Indonesia dalam menggerebek pabrik dan pedagang CD, DVD, dan software bajakan di berbagai tempat.
Memang, info yang dihembuskan Wikileaks seputar kebijakan IT di Indonesia tidak segamblang dengan yang terjadi di Thailand. Di mana di Negeri Gajah Putih itu, Wikileaks menyebut Microsoft dan Business Software Alliance (BSA) melakukan intervensi kepada pemerintah setempat agar lebih mendukung software proprietary ketimbang open source.
Pasalnya, open source dianggap tidak sukses dalam menekan angka pembajakan dan menghalangi pengembangan software proprietary, yang pada akhirnya akan menghambat kemampuan Thailand untuk memenuhi kebutuhan pasar.( ash / wsh )
• detikInet